Strategi Kememnterian Agraria dan Tata Ruang Tingkatkan Nasionalisme dan Ekonomi Nasional

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Ferry Mursyidan Baldan menegaskan hak atas tanah bukan merupakan
hak eksklusif pemiliknya, apalagi kalau penggunaan hak itu menimbulkan
kerugian bagi masyarakat.

Persoalan tanah tidak boleh dilihat dari aspek legal semata, tetapi
harus dilihat dari berbagai aspek, antara lain meliputi aspek
kepantasan, fungsi sosial, dimensi politik, pertanahan dan keamanan,
serta dimensi keadilan dan kesejahteraan. Sementara, dari waktu ke
waktu luas tanah tidak bertambah, sementara kebutuhan akan tanah terus
meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan
pembangunan. Oleh sebab itu, tanah harus dapat digunakan dan
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang mennjelaskan bahwa tugas kementerian
yang dipimpinnya adalah dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan
ruang hidup bagi rakyat di berbagai daerah di Tanah Air.

Karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan
Nasional (BPN) menyiapkan sejumlah strategi guna meningkatkan gairah
perekonomian nasional yang saat ini dinilai berbagai pihak sedang
melambat.

Strategi pertama adalah memaksimalkan program sertifikasi Proyek
Nasional Agraria karena sertifikasi tanah sangat berguna untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan memegang sertifikat,
masyarakat dinilai akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Hal itu
disebabkan karena setiap Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) akan dapat
diagunkan di bank sehingga dapat dimaksimalkan oleh masyarakat untuk
mendapatkan modal usaha.

Kementerian ATR/BPN akan mempercepat sertipikasi lahan yang terletak
di kawasan perbatasan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak
atas tanah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan proses legalisasi lahan tanah yang dilakukan yakni
lahan milik pribadi, kelompok atau adat (komunal) dan aset pemerintah
di wilayah perbatasan. Program sertifikasi atau legalitas atas tanah
di wilayah perbatasan akan membuat batas negara menjadi jelas.

Melalui sertipikasi yang dilakukan nanti, rasa nasionalisme dan
memiliki masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan semakin
tinggi.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga sedang mengembangkan pusat-pusat
ekonomi rakyat dengan mengalokasikan tanah-tanah terlantar yang akan
diberdayakan penggunaanya. Tanah-tanah ini akan digunakan untuk
peternakan, pertanian, serta pusat-pusat kerajinan masyarakat.

Sumber:
http://m.wartaekonomi.co.id/berita72978/menteri-ferry-siapkan-strategi-tingkatkan-ekonomi-nasional.html

Tentang Perpanjangan SIM Secara Online

Sobat, ternyata ada kemajuan dalam hal pengurusan perpanjangan SIM,
yaitu tentang perpanjangan SIM secara Online.

Seperti kita ketahui sebelumnya, tempat pembuatan SIM baru, harus
dilakukan di Samsat sesuai KTP domisili. Misalnya saya, KTP Kota
Bekasi, maka jika saya belum mempunyai SIM, maka saya hanya dapat
membuat SIM di Samsat Kota Bekasi. Begitu pula jika saya akan
memperpanjang SIM, saya pun harus melakukannya di Samsat Kota Bekasi.

Pelayanan di Polri pun ternyata mengikuti perkembangan teknologi.
Salah satunya soal urusan perpanjangan SIM. Sekarang perpanjangan SIM
bisa dikukan secara Online. Dengan perpanjangan SIM bisa online,
mempermudah mereka yang ada di daerah, bisa dilakukan di Jakarta atau
di mana lokasi tugas terakhir.

Dengan sistem online ini masyarakat tetap datang ke Samsat terdekat
dari daerah manapun bila ingin memperpanjang SIM, tak perlu mudik
dahulu. Perpanjangan tanpa melalui ujian teori dan praktik, jadi
tinggal bayar kewajiban dan akan menjadi penerimaan pemerintah bukan
pajak, nanti dilihat kondisi kesehatannya akan diproses.

http://m.detik.com/news/berita/3021385/ssst-sekarang-bikin-perpanjangan-sim-bisa-online-begini-penjelasannya

Kemenhub Bangun 188 Kapal Untuk Wujudkan Tol Laut

Pada tahun 2015-2017, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan akan membangun 188 kapal sebagai dukungan untuk mewujudkan
tol laut dalam program Poros Maritim, terdiri atas Kapal Pengaman
Pantai, Kapal Angkut dan Kapal Navigasi. Pembangunan kapal tersebut
dilakukan dengan pendanaan tahun jamak dari 2015 hingga 2017.
Pembangunan kapal ini yang terbanyak dan diharapkan 2017 sudah
selesai.

Kebutuhan investasi untuk 118 kapal tersebut, yakni Rp 11,8 triliun,
yang terbagi Rp 3,3 triliun untuk 2015, Rp 4,4 triliun tahun 2016, dan
Rp 4,1 triliun tahun 2017.

Secara rinci, pembangunan kapal tersebut, adalah:

1. Untuk kesatuan penjagaan laut dan pantai, yang terdiri dari:

a. Kapal patroli kelas 1 tipe FPV sebanyak 25 unit,

b. Kapal patroli kelas 1 tipe MDPS sebanyak 5 unit,

c. Kapal patroli kelas II sebanyak 2 unit

d. Kapal patroli kelas III (Aliminium) sebanyak 6 unit

e. Kapal patroli kelas IV Sebanyak 10 unit

f. Kapal patroli kelas V sebanyak 25 unit

Kapal untuk lalu lintas angkutan laut:

a. Kapal tipe 500 DWT sebanyak 2 unit

b. Kapal tipe 200 DWT sebanyak 2 unit

c. Kapal tipe 2.000 GT sebanyak 25 unit

d. Kapal tipe 1.200 GT sebanyak 20 unit

e. Kapal tipe 750 DWT sebanyak 11 unit

f. Kapal semikontainer 100 TEUs sebanyak 15 unit

g. Kapal rede sebanyak 20 unit

h. Kapal ternak sebanyak 5 unit

Kapal kenavigasian:

a. Kapal induk perambuan sebanyak 10 unit

b. Kapal pengamat perambuan sebanyak 5 unit.

Terdapat 10 kriteria bagi galangan kapal yang akan ikut tender
pembangunan kapal negara:

1. Dokumen legalitas dan organisasi,

2. Tenaga kerja galangan,

3. Fasilitas galangan,

4. Teknologi dan peralatan,

5. Rekam jejak,

6. Luasan areadock yard,

7. Kekuatan modal dan pembiayaan,

8. Pekerja galangan dan subkontraktor,

9. Keselamatan keamanan dan lingkungan

10. Manajemen operasional dan proyek

Sumber

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/16/103338926/Wujudkan.Tol.Laut.Kemenhub.Bangun.188.Kapal.Senilai.Rp.11.8.Triliun

http://beritatrans.com/2015/09/15/ditjen-hubla-bangun-188-kapal-hingga-tahun-2017/

Doa Memohon Ampunan Dan Dijauhkan Dari Rasa Dengki

ROBBANAGHFIR LANA

WA LI-IKHWANINAL-LADZINA SABAQUNA BIL-IMANI

WA LA TAJ'AL FI QULUBINA GHILLAL LIL-LADZINA AMANU

ROBBANA INNAKA RO-UFUR ROHIM

YA TUHAN KAMI, AMPUNILAH KAMI

DAN SAUDARA-SAUDARA KAMI YANG YANG TELAH BERIMAN LEBIH DAHULU DARI KAMI,

DAN JANGANLAH ENGKAU TANAMKAN KEDENGKIAN DALAM HATI KAMI TERHADAP
ORANG-ORANG YANG BERIMAN.

YA TUHAN KAMI, SUNGGUH, ENGKAU MAHA PENYANTUN, MAHA PENYAYANG.

(QS 59 Surah Al Hasyr ayat 10)

http://akubelajarmengerti.blogspot.in/2015/04/s059a010-doa-robbanaghfir-lana-wa-li.html

Catatan Demo Buruh 1 September 2015: 10 Tuntutan Kepada Pemerintah

1. Turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembilan bahan makanan
pokok (sembako)

2. Tolak pemutusan hubungan kerja akibat pelemahan rupiah dan
perlambatan ekonomi

3. Tolak pekerja asing atau mewajibkan pekerja asing berbahasa Indonesia

4. Perbaiki layanan kesehatan

5. Naikkan upah minimum 22 persen

6. Angkat pekerja kontrak dan outsourcing jadi karyawan tetap dan guru
honorer jadi pegawai negeri sipil

7. Revisi peraturan pemerintah jaminan pensiun setara dengan PNS

8. Bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial

9. Pidanakan perusahaan pelanggar keselamatan dan kesehatan kerja

10. Sahkan Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga.

Delapan Orang Calon Pimpinan KPK Hasil Seleksi 2015

Bidang Pencegahan

1. Saut Situmorang (Staf ahli Kepala BIN)

2. Surya Tjandra (pengacara publik).

Bidang Penindakan

3. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat)

4. Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan (Widyaiswara Madya Sespimti Polri)

Bidang Manajemen

5. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan)

6. Sujanarko (Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama
Antar-Komisi dan Instansi KPK)

Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring

7. Johan Budi SP (Pelaksana tugas pimpinan KPK)

8. Laode Muhammad Syarif (akademisi Universitas Hasanuddin)

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2015/09/01/11281181/Ini.Delapan.Calon.Pimpinan.KPK